Ada beberapa sifat dari pengadilan HAM Ad Hoc tersebut, diantaranya yaitu sebagai berikut ini: 1. Bersifat Khusus. Pengadilan HAM Ad Hoc mempunyai sifat khusus terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM tertentu aja. Karena, Pengadilan HAM Ad Hoc gak dipakai buat menangani pelanggaran HAM secara umum. Kondisi ini juga berlaku buat Pengadilan HAM Ad Tata cara penunjukan hakim ad hoc pada pengadilan pajak ini selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan No.449/KMK.01/2003 tentang Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak (KMK 449/2003). Mengacu Pasal 1 KMK 449/2003, hakim ad hoc adalah ahli yang ditunjuk oleh ketua pengadilan pajak sebagai anggota majelis seharusnya adalah pada Pasal 1 butir 5 UU KY, yang menyatakan: “Hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Mereka semua, termasuk hakim ad hoc di Penerimaan atau Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding XVIII secara resmi dibuka. Melalui laman resmi Mahkamah Agung (MA), Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022 mengumumkan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi 1. Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim ad hoc. 2. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. 3. Hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi. 4. Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kecuali saat mengerjakan tes objektif. 3. Keputusan kelulusan seleksi administrasi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi ini tidak dapat diganggu gugat. 4. Calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang lulus seleksi administrasi tetapi tidak mengikuti seleksi kualitas dinyatakan gugur. 5. .

hakim ad hoc tipikor adalah